Saat sebuah area tambang hanya punya satu atau dua crew, pengawasan K3 relatif mudah dijaga. Lain ceritanya ketika satu seksi berisi beberapa front kerja, puluhan unit, kontraktor yang berbeda, dan empat regu yang bergantian shift. Di titik inilah dibutuhkan pengawas yang mampu melihat gambaran besar seksi tersebut, bukan hanya satu area kerja. Peran itulah yang diemban oleh pengawas operasional madya.
Artikel ini membahas tugas, wewenang, dan kompetensi POM, serta perbedaannya dengan POP, bagi Anda yang sedang bersiap naik jenjang.
Apa Itu Pengawas Operasional Madya (POM)?
Pengawas Operasional Madya adalah jenjang menengah dari tiga tingkat Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Pengawas Operasional yang diberlakukan wajib melalui Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2016. Pemegang sertifikat POM umumnya bertanggung jawab atas keselamatan dan operasional satu seksi atau wilayah kerja yang membawahi beberapa pengawas lini pertama. Peran utamanya adalah menerjemahkan kebijakan keselamatan perusahaan menjadi aksi nyata di lapangan.
Posisi ini berada satu tingkat di atas Pengawas Operasional Pertama (POP) dan di bawah Pengawas Operasional Utama (POU). Untuk mengikuti sertifikasi POM, peserta umumnya wajib sudah memegang sertifikat POP dan berpengalaman minimal satu tahun sebagai POP.
Posisi POM dalam Struktur Organisasi Tambang
Struktur organisasi perusahaan pertambangan menempatkan jabatan ini pada level manajerial menengah yang membawahi sejumlah pengawas lini pertama. Posisi tersebut biasanya diemban oleh section head atau superintendent di perusahaan pemegang izin maupun kontraktor.
Di kontraktor, POM melapor lewat jalur organisasinya hingga Penanggung Jawab Operasional (PJO), yang pengesahannya dilakukan oleh KTT pemilik IUP. Keberadaan mereka memastikan setiap instruksi dari Kepala Teknik Tambang tersampaikan secara merata kepada seluruh kru operasional.
Kepmen ESDM 1827 K/30/MEM/2018 juga menjadikan sertifikat POM sebagai syarat untuk menjabat KTT Kelas II. Artinya, di tambang berskala menengah, pemegang POM bisa menjadi pimpinan tertinggi di lapangan.
Tugas POM dalam Operasi di Wilayah Kerjanya
Secara regulasi, Kepmen 1827 menetapkan tugas yang sama bagi semua pengawas operasional, yaitu bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan bawahannya, melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian, serta membuat dan menandatangani laporannya. Bedanya, di level POM tugas itu dijalankan dalam skala seksi dan dengan siklus bulanan, bukan lagi per shift.
1. Merencanakan Program K3 di Wilayahnya
POM menyusun rancangan program keselamatan kerja bulanan yang selaras dengan target produksi departemen. Perencanaan ini mencakup jadwal inspeksi, pelatihan singkat, tema safety talk, serta penyediaan fasilitas dan APD bagi seluruh pekerja di seksinya.
2. Memantau & Mengevaluasi Kinerja K3
POM melakukan peninjauan berkala terhadap catatan insiden dan temuan bahaya di area tanggung jawabnya. Misalnya, jika dalam sebulan temuan tanggul tergerus terus muncul di jalur yang sama, POM perlu mencari tahu apakah masalahnya ada di drainase, jadwal perawatan jalan, atau cara inspeksinya. Evaluasi rutin ini membantu mengidentifikasi kelemahan sistem kerja sebelum memicu kecelakaan.
3. Membina dan Mengoordinasikan Para POP
POM bertugas membimbing para pengawas tingkat pertama agar tegas dalam menegakkan aturan keselamatan. Koordinasi ini menjaga keseragaman tindakan operasional di seluruh shift kerja lapangan, misalnya lewat pertemuan rutin antar-POP dan pengecekan acak terhadap laporan inspeksi mereka.
4. Melapor ke POU/KTT
Setiap perkembangan kinerja keselamatan dan kendala operasional dilaporkan secara berkala kepada POU atau KTT. Laporan ini menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan penting.
Wewenang POM di Wilayah Kerjanya
Seperti di level POP, regulasi tidak merinci daftar wewenang POM secara terpisah. Kewenangannya diberikan perusahaan sesuai tanggung jawabnya atas keselamatan seluruh seksi. POM berhak menetapkan prioritas pengendalian risiko di seksinya serta menghentikan kegiatan berisiko tinggi jika ditemukan ancaman keselamatan jiwa.
Sebagai ilustrasi, seorang POM berwenang menunda peledakan apabila kestabilan lereng di sekitarnya belum dinyatakan aman oleh tim geoteknik. Contoh lainnya, ketika beberapa POP melaporkan masalah rem pada unit yang sama di jalur hauling, POM bisa langsung memprioritaskan unit itu untuk ditarik dan mengusulkan perubahan prosedur P2H kepada KTT. Prosedur kerja sendiri ditetapkan oleh KTT, sehingga POM berperan mengusulkan revisinya.
Eskalasi ke POU atau KTT diperlukan ketika keputusan berdampak di luar seksinya, misalnya penghentian operasi lintas departemen, perubahan rencana tambang, kebutuhan anggaran pengendalian risiko yang besar, atau kecelakaan yang wajib dilaporkan KTT kepada Kepala Inspektur Tambang.
Perbedaan POM dengan POP
Perbedaan mendasar antara kedua jenjang terletak pada cakupan wilayah tanggung jawab serta tingkat kewenangan pengambilan keputusan. Ringkasannya bisa dilihat pada tabel berikut.
| Aspek | POP | POM |
|---|---|---|
| Cakupan pengawasan | Satu area kerja atau satu crew | Satu seksi atau wilayah yang berisi beberapa area dan POP |
| Fokus kerja | Eksekusi harian, seperti P5M, inspeksi area, dan pengawasan crew | Perencanaan, evaluasi kinerja K3 seksi, dan pembinaan POP |
| Siklus kerja | Per shift | Mingguan hingga bulanan |
| Level keputusan | Menghentikan pekerjaan tidak aman di areanya | Menetapkan prioritas risiko seksi dan berkoordinasi lintas departemen |
| Syarat jabatan KTT | KTT Kelas III | KTT Kelas II |
Kompetensi yang Wajib Dikuasai POM
Kurikulum pelatihan POM di Energy Academy terdiri atas delapan materi yang mengacu pada unit kompetensi Pengawas Operasional Madya. Delapan materi itu bisa dikelompokkan ke dalam empat kompetensi berikut, dilihat dari penerapannya di wilayah kerja.
1. Perencanaan & Evaluasi Program K3
Kompetensi ini mencakup materi perencanaan dan implementasi K3 di wilayah operasional serta pemantauan dan evaluasi program keselamatan kerja. Kandidat harus mampu menyusun program keselamatan untuk seksinya dan mengevaluasi data insiden serta temuan inspeksi agar perbaikan berjalan tepat sasaran.
2. Manajemen Risiko (HIRADC) & Supervisi Kegiatan Berisiko Tinggi
Kompetensi ini fokus pada penerapan Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control (HIRADC) serta pengawasan terhadap pekerjaan berisiko tinggi di seksi, seperti peledakan, pekerjaan di dekat lereng, atau pekerjaan di ketinggian. Pengawas wajib mampu mengendalikan potensi bahaya sebelum berkembang menjadi insiden.
3. Pelaporan Insiden, Tindakan Perbaikan & Audit Internal
Kompetensi ini mencakup pelaporan insiden dan penyusunan tindakan perbaikan, serta audit internal dan tindak lanjut perbaikan K3. Di wilayah kerja, POM memastikan setiap insiden di seksinya dilaporkan dan diinvestigasi, rekomendasinya dijalankan, dan seksinya siap saat audit internal SMKP.
4. Komunikasi K3 & Regulasi
Kompetensi ini mencakup komunikasi efektif dalam penerapan K3 dan pemahaman regulasi keselamatan kerja. Keahlian berkomunikasi dibutuhkan untuk menyampaikan kebijakan keselamatan kepada para POP dan pekerja di lapangan. Pemahaman regulasi pertambangan, seperti Permen ESDM 26/2018 dan Kepmen ESDM 1827, menjamin operasional seksi tetap berada dalam koridor hukum.
Tantangan yang Sering Dihadapi POM
Menjalankan peran manajerial di sektor pertambangan menghadirkan berbagai tantangan yang menguji kepemimpinan seorang pengawas. Berikut tantangan utama yang kerap dihadapi para pemegang sertifikat POM.
1. Mengoordinasikan Banyak POP dan Kontraktor
POM harus memimpin banyak pengawas lini pertama serta mitra kontraktor dengan budaya perusahaan yang berbeda. Kontraktor sering membawa prosedur dan istilah sendiri, sehingga POM perlu memastikan semua pihak di seksinya memakai standar keselamatan yang sama.
2. Menjaga Konsistensi Standar Antar-Shift
Pergantian regu kerja kerap memicu perbedaan penerapan prosedur keselamatan. Contohnya, satu regu disiplin menahan unit yang gagal P2H, sementara regu lain tetap mengoperasikannya karena mengejar ritase. Kualitas serah terima shift dan pengecekan acak menjadi kunci untuk menjaga konsistensi ini.
3. Menyeimbangkan Target Produksi dan Keselamatan
Tekanan untuk mencapai target produksi sering berbenturan dengan penerapan aturan keselamatan. Di level ini, POM berada di posisi sulit karena ditekan dari atas sekaligus menjadi panutan bagi POP di bawahnya. Keputusan yang mengorbankan keselamatan demi target akan langsung ditiru di lapangan.
Pentingnya Sertifikasi POM Bersertifikat BNSP
Sertifikat kompetensi POM berlogo BNSP memberikan pengakuan formal atas kompetensi seseorang dalam memimpin operasional tambang di level menengah. Sertifikat ini juga menjadi syarat bagi KTT untuk menunjuk Anda sebagai pengawas operasional di jenjang madya, dan menjadi syarat untuk menjabat KTT Kelas II.
Bagi Anda yang ingin meningkatkan kualifikasi profesional, ikuti program Pelatihan POM (Pengawas Operasional Madya) di Energy Academy. Perbandingan syarat lengkap antara POP, POM, dan POU bisa Anda baca di artikel perbedaan POP, POM, dan POU.
Kesimpulan
Peran seorang pengawas tingkat menengah sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam mewujudkan budaya kerja yang aman dan produktif. POM menjadi penghubung antara kebijakan KTT dan pelaksanaan harian para POP. Setelah memegang POM dan bekerja minimal satu tahun di jenjang ini, langkah berikutnya adalah sertifikasi POU untuk peran setingkat manajer atau KTT Kelas I.
