Daftar Isi
ToggleLubang bekas tambang yang dibiarkan menganga, lereng yang terus tergerus hujan, dan air asam yang mengalir ke sungai adalah gambaran yang ingin dicegah oleh kewajiban reklamasi. Bagi perusahaan tambang, reklamasi bukan pekerjaan yang dikerjakan di akhir umur tambang, melainkan kewajiban yang berjalan sejak lahan pertama kali dibuka.
Artikel ini membahas pengertian reklamasi tambang dan pascatambang, dasar hukumnya, kewajiban perusahaan, jaminan reklamasi dan pascatambang, tahapan reklamasi, kegiatan pascatambang, kriteria keberhasilan, tantangan di lapangan, contoh peruntukan lahan bekas tambang, hingga sanksi jika kewajiban ini tidak dijalankan.
Apa Itu Reklamasi Tambang?
Secara umum, reklamasi adalah upaya memperbaiki atau memanfaatkan kembali suatu lahan. Di Indonesia, istilah ini dipakai dalam dua konteks yang sangat berbeda. Reklamasi pantai berarti menimbun perairan untuk membentuk daratan baru, sedangkan reklamasi lahan bekas tambang berarti memulihkan lahan yang sudah terganggu oleh kegiatan pertambangan. Artikel ini membahas konteks yang kedua.
Dalam regulasi pertambangan, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kata kuncinya ada pada frasa “sepanjang tahapan”, karena reklamasi dikerjakan sejak tahap eksplorasi dan selama operasi produksi, bukan hanya setelah tambang ditutup.
PP 78/2010 bahkan mewajibkan reklamasi dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah tidak ada lagi kegiatan pertambangan di lahan yang terganggu.
Apa Itu Pascatambang?
Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan, untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
Jika reklamasi berfokus pada pemulihan lahan yang terganggu, pascatambang mencakup cakupan yang lebih luas, termasuk dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar ketika tambang berhenti beroperasi.
| Aspek | Reklamasi | Pascatambang |
|---|---|---|
| Waktu pelaksanaan | Sepanjang tahapan usaha, sejak eksplorasi dan selama operasi produksi | Setelah berakhirnya sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan |
| Cakupan kegiatan | Penataan lahan, penebaran tanah zona pengakaran, pengendalian erosi dan air, revegetasi atau peruntukan lain, serta pemeliharaan | Reklamasi lahan yang tersisa, pembongkaran fasilitas, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, pemeliharaan, dan pemantauan |
| Tujuan | Memulihkan lahan terganggu agar berfungsi kembali sesuai peruntukannya | Memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial di seluruh wilayah pertambangan |
Dasar Hukum Reklamasi dan Pascatambang
Kewajiban reklamasi dan pascatambang diatur berlapis. Di tingkat undang-undang, dasarnya adalah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 dan terakhir UU Nomor 2 Tahun 2025. UU 3/2020 memperkuat kewajiban ini, termasuk kewajiban reklamasi dan pascatambang hingga tingkat keberhasilan 100 persen serta ancaman pidana bagi yang tidak melaksanakannya.
Di bawahnya, PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang masih berstatus berlaku dan menjadi aturan pokoknya, bersama PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya. Permen ESDM 26/2018 Pasal 22 mewajibkan penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang, penempatan jaminannya, serta pelaksanaan dan pelaporannya.
Pedoman teknisnya diatur dalam Lampiran VI Kepmen ESDM 1827 K/30/MEM/2018, yang sebagian ketentuannya mengenai pembukaan kembali area reklamasi telah dicabut oleh Kepmen ESDM 111.K/MB.01/MEM.B/2024. Ringkasan kedua aturan ini bisa Anda baca di artikel Permen ESDM 26/2018 dan Kepmen ESDM 1827.
Kewajiban Perusahaan Tambang
Kewajiban perusahaan dalam reklamasi dan pascatambang bisa dirangkum menjadi empat hal berikut.
1. Menyusun Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya. Rencana reklamasi memuat tata guna lahan sebelum dan sesudah tambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi, kriteria keberhasilan, dan rencana biayanya. Rencana pascatambang memuat program untuk seluruh wilayah setelah kegiatan berakhir, termasuk aspek sosial dan ekonomi.
2. Menempatkan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang
UU 3/2020 Pasal 100 mewajibkan pemegang IUP dan IUPK menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang. Jaminan ini berfungsi sebagai kepastian bahwa dana untuk memulihkan lahan tetap tersedia, apa pun kondisi perusahaan di kemudian hari. Bentuk dan tata caranya dibahas di bagian berikutnya.
3. Melaksanakan dan Melaporkan Kegiatannya
Reklamasi dan pascatambang harus dilaksanakan sesuai rencana yang telah disetujui, lalu dilaporkan secara berkala. Laporan ini menjadi dasar penilaian lapangan oleh pemerintah, yang hasilnya menentukan berapa besar jaminan yang bisa dicairkan atau dilepaskan.
4. Mencapai Kriteria Keberhasilan
Reklamasi dan pascatambang dinilai berdasarkan kriteria keberhasilan yang tercantum dalam rencana yang disetujui. UU 3/2020 Pasal 123A mewajibkan pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100 persen sebelum menciutkan atau mengembalikan wilayah izinnya.
Jaminan Reklamasi dan Pascatambang
Penempatan jaminan tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Jaminan hanya menjadi pengaman agar dana pemulihan tetap tersedia. Menurut Kepmen 1827 Lampiran VI, bentuk jaminannya adalah sebagai berikut.
| Jenis Jaminan | Bentuk yang Diatur |
|---|---|
| Jaminan reklamasi tahap eksplorasi | Deposito berjangka di bank pemerintah di Indonesia, ditempatkan seluruhnya di awal |
| Jaminan reklamasi tahap operasi produksi | Rekening bersama di bank pemerintah, deposito berjangka di bank pemerintah, bank garansi dari bank pemerintah atau bank swasta nasional, atau cadangan akuntansi bagi perusahaan yang memenuhi syarat tertentu, misalnya terdaftar di bursa efek dengan modal disetor yang ditentukan |
| Jaminan pascatambang | Deposito berjangka di bank pemerintah di Indonesia, ditempatkan setiap tahun dan wajib terkumpul seluruhnya 2 tahun sebelum memasuki pelaksanaan pascatambang |
Jaminan reklamasi tahap operasi produksi dicairkan atau dilepaskan secara bertahap sesuai kemajuan kegiatan di lapangan. Kepmen 1827 mengatur pencairan paling banyak 60 persen setelah penatagunaan lahan selesai, paling banyak 80 persen setelah revegetasi selesai, dan 100 persen setelah reklamasi memenuhi penyelesaian akhir.
Jika hasil penilaian belum mencapai 100 persen, besaran pencairan disesuaikan dengan hasil penilaian di lapangan, dan sisanya wajib ditempatkan kembali. Jika perusahaan tidak melaksanakan reklamasi sesuai rencana, pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakannya menggunakan dana jaminan tersebut.
Tahapan Reklamasi Tambang
Kepmen 1827 membagi pelaksanaan reklamasi menjadi kegiatan penatagunaan lahan, revegetasi, dan pemeliharaan. Dalam praktik di lapangan, kegiatan ini dijalankan dalam enam tahap berikut.
| Tahap | Kegiatan Utama |
|---|---|
| 1. Penataan lahan dan lereng | Menimbun kembali, membentuk lereng yang stabil, dan meratakan permukaan |
| 2. Penebaran tanah pucuk | Menebarkan tanah zona pengakaran setelah kualitasnya dianalisis |
| 3. Pengendalian erosi dan drainase | Membuat saluran air, kolam pengendap, dan tanaman penutup |
| 4. Revegetasi | Menanam tanaman penutup, tanaman cepat tumbuh, dan tanaman jenis lokal |
| 5. Pemeliharaan | Pemupukan, pengendalian gulma dan hama, penyulaman, paling sedikit 3 tahun |
| 6. Pemantauan dan evaluasi | Memantau pertumbuhan tanaman, kestabilan lahan, dan kualitas air |
1. Penataan Lahan dan Lereng
Tahap pertama adalah menata permukaan lahan bekas tambang, termasuk menimbun kembali lubang bukaan (backfilling) bila memungkinkan, membentuk lereng disposal agar stabil, dan meratakan permukaan. Penataan untuk revegetasi dilakukan hingga lahan siap tanam, sedangkan penataan untuk peruntukan lain dilakukan hingga lahan stabil dan siap difungsikan sesuai peruntukannya.
2. Penebaran Tanah Pucuk
Tanah pucuk (topsoil) atau tanah zona pengakaran adalah lapisan tanah atas yang subur dan menjadi media tumbuh tanaman. Tanah ini idealnya diambil dan disimpan terpisah sejak lahan pertama kali dibuka, lalu disebarkan kembali di atas lahan yang sudah ditata. Kepmen 1827 mewajibkan penebaran dilakukan setelah ada hasil analisis kualitas tanah zona pengakaran.
3. Pengendalian Erosi dan Drainase
Lahan yang baru ditata sangat rentan tergerus hujan. Karena itu, perlu dibuat saluran drainase, teras pada lereng, kolam pengendap (sediment pond), serta tanaman penutup tanah agar air hujan tidak membawa tanah dan lumpur ke sungai di sekitarnya.
4. Revegetasi
Revegetasi adalah penanaman kembali lahan bekas tambang. Menurut Kepmen 1827, kegiatannya meliputi penanaman tanaman penutup (cover crop), tanaman cepat tumbuh, dan tanaman jenis lokal, serta pemeliharaan tanaman. Pelaksanaannya wajib ditujukan untuk perlindungan keanekaragaman hayati sesuai peruntukannya.
5. Pemeliharaan
Kepmen 1827 mewajibkan lahan yang sudah direvegetasi dipelihara paling sedikit selama 3 tahun, meliputi pemupukan, pengendalian gulma, hama, dan penyakit, penyulaman tanaman yang mati, pemeliharaan sarana pengendalian erosi dan sedimentasi, serta akses jalan. Tanpa pemeliharaan, tanaman muda di lahan bekas tambang mudah mati dan hasil revegetasi bisa gagal.
6. Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dilakukan untuk memastikan reklamasi berjalan sesuai rencana, misalnya tingkat pertumbuhan dan kerapatan tanaman, kestabilan lereng, serta kualitas air yang keluar dari area reklamasi. Hasilnya menjadi bahan laporan berkala dan dasar penilaian keberhasilan reklamasi oleh pemerintah.
Kegiatan Pascatambang
Setelah kegiatan penambangan berakhir, perusahaan menjalankan kegiatan pascatambang sesuai rencana yang telah disetujui. Kegiatan utamanya adalah sebagai berikut.
1. Pembongkaran Fasilitas
Fasilitas yang tidak lagi digunakan, seperti bangunan, instalasi pengolahan, jaringan pipa, dan peralatan, dibongkar dan lahannya dipulihkan. Fasilitas yang masih bermanfaat bisa diserahkan untuk dipakai pihak lain sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
2. Reklamasi Lahan yang Tersisa
Lahan yang belum direklamasi selama masa operasi, termasuk lahan bekas fasilitas yang dibongkar, direklamasi hingga memenuhi kriteria keberhasilan. Tahapannya sama dengan tahapan reklamasi di atas.
3. Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat
Penutupan tambang bisa berdampak besar pada perekonomian masyarakat sekitar yang selama ini bergantung pada aktivitas tambang. Karena itu, rencana pascatambang memuat program pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi, misalnya pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha lokal, agar masyarakat lebih siap saat tambang berhenti beroperasi.
4. Pemantauan Pascatambang
Setelah kegiatan pascatambang dilaksanakan, wilayah bekas tambang tetap dipantau untuk memastikan lahan stabil, tanaman tumbuh baik, dan kualitas air memenuhi baku mutu. Pemantauan ini berlangsung hingga kriteria keberhasilan tercapai dan lahan bisa diserahkan.
Kriteria Keberhasilan Reklamasi
Menurut Kepmen 1827 Lampiran VI, kriteria keberhasilan reklamasi meliputi standar keberhasilan untuk tiga aspek, yaitu penatagunaan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir. Aspek penatagunaan lahan menilai penataan permukaan, penimbunan kembali, penebaran tanah zona pengakaran, serta pengendalian erosi dan sedimentasi.
Aspek revegetasi menilai penanaman tanaman penutup, tanaman cepat tumbuh, tanaman jenis lokal, dan pengendalian air asam tambang. Aspek penyelesaian akhir menilai apakah seluruh kegiatan sudah tuntas sesuai rencana yang disetujui.
Kriteria keberhasilan ini dicantumkan dalam rencana reklamasi sejak awal, lalu dinilai melalui laporan dan pemeriksaan lapangan. Hasil penilaian inilah yang menentukan berapa besar jaminan reklamasi yang bisa dicairkan.
Tantangan dalam Reklamasi Tambang
Di lapangan, reklamasi tidak selalu berjalan mudah. Berikut tantangan yang paling sering dihadapi.
1. Air Asam Tambang
Air asam tambang terbentuk ketika batuan yang mengandung mineral sulfida terpapar udara dan air, sehingga menghasilkan air yang sangat asam dan bisa melarutkan logam. Jika tidak dikendalikan, air ini bisa merusak tanaman revegetasi dan mencemari sungai.
Pengendaliannya membutuhkan penanganan batuan berpotensi asam, sistem pengolahan air, dan pemantauan kualitas air terhadap baku mutu, seperti dibahas di artikel baku mutu air limbah [A-AIR-04].
2. Lubang Bekas Tambang (Void)
Tidak semua lubang bekas tambang bisa ditimbun kembali, terutama di tambang terbuka yang besar. Lubang yang tersisa (void) bisa berbahaya jika dibiarkan tanpa pengamanan, sehingga harus ditata, dibuat lerengnya stabil, diberi pengaman, dan diarahkan peruntukannya sesuai rencana yang disetujui, misalnya menjadi sumber air.
3. Keterbatasan Tanah Pucuk
Tanah pucuk yang tidak disimpan dengan baik sejak awal bisa hilang tergerus atau tercampur material lain, sehingga jumlahnya tidak cukup saat reklamasi. Akibatnya, perusahaan harus memperbaiki kualitas media tanam dengan bahan organik atau cara lain, yang memakan waktu dan biaya lebih besar.
4. Keberlanjutan Setelah Serah Terima
Lahan yang sudah direklamasi dan diserahkan tetap membutuhkan pengelolaan agar fungsinya terjaga. Tanpa kejelasan pengelola setelah serah terima, lahan bisa kembali rusak, misalnya karena pembukaan lahan tanpa izin atau kurangnya perawatan.
Contoh Peruntukan Lahan Bekas Tambang
Reklamasi tidak selalu berarti mengembalikan lahan menjadi hutan. Lahan bekas tambang bisa direklamasi dalam bentuk revegetasi atau peruntukan lain, sesuai rencana yang disetujui. Berikut contoh peruntukannya.
| Bentuk Peruntukan | Contoh Pemanfaatan |
|---|---|
| Revegetasi hutan | Penanaman jenis lokal untuk mengembalikan fungsi hutan dan habitat satwa |
| Pertanian dan perkebunan | Lahan budidaya tanaman pangan, hortikultura, atau tanaman perkebunan |
| Kolam dan wisata | Kolam budidaya ikan, sumber air baku, atau kawasan wisata air dengan pengamanan yang memadai |
| Kawasan lain | Area permukiman, fasilitas umum, atau kawasan pendidikan sesuai tata ruang dan persetujuan |
Sanksi Jika Reklamasi dan Pascatambang Tidak Dilaksanakan
Pemegang izin yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi dan pascatambang dapat dikenai sanksi administratif sesuai UU Minerba dan aturan turunannya, yaitu peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, dan/atau pencabutan izin. Selain itu, pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi menggunakan dana jaminan yang telah ditempatkan.
UU 3/2020 Pasal 161B ayat (1) menetapkan bahwa setiap orang yang IUP atau IUPK-nya dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang, dan/atau tidak menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Ayat (2) pasal yang sama juga mengatur pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.
Kesimpulan
Reklamasi tambang adalah kewajiban yang berjalan sepanjang tahapan usaha, sedangkan pascatambang memulihkan fungsi lingkungan dan sosial setelah kegiatan berakhir. Perusahaan wajib menyusun rencana, menempatkan jaminan, melaksanakan dan melaporkan kegiatannya, hingga mencapai kriteria keberhasilan 100 persen, dengan ancaman sanksi administratif dan pidana jika diabaikan.
Bagi pengawas di level manajemen yang bertanggung jawab atas program ini, materi pengelolaan perlindungan lingkungan pertambangan dibahas dalam Training & Sertifikasi POU di Energy Academy, dengan sertifikat BNSP.










