Pengelolaan Lingkungan Pertambangan: Dasar Hukum, Aspek, dan Kewajiban

Air keruh yang mengalir dari kolam pengendap, debu tebal di jalan angkut, atau oli bekas yang tercecer di sekitar bengkel adalah tanda bahwa pengelolaan lingkungan di sebuah tambang belum berjalan baik. Di sisi lain, tambang yang dikelola dengan benar bisa terus berproduksi sambil menjaga air, udara, dan lahan di sekitarnya tetap dalam batas yang aman.

Apa Itu Pengelolaan Lingkungan Pertambangan?

Pengelolaan lingkungan pertambangan adalah rangkaian upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan dampak lingkungan dari kegiatan tambang, mulai dari eksplorasi, operasi produksi, hingga pascatambang.

Upaya ini bukan kegiatan tambahan di luar operasi, melainkan bagian dari kaidah teknik pertambangan yang baik yang wajib dijalankan setiap pemegang izin. Pembahasan kaidah teknik secara lengkap bisa Anda baca di artikel Permen ESDM 26 Tahun 2018.

Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Pertambangan

Kewajiban pengelolaan lingkungan pertambangan bersumber dari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 dan terakhir UU Nomor 2 Tahun 2025. Pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025.

Di tingkat teknis, Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara menempatkan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, pascatambang, dan pascaoperasi sebagai salah satu aspek kaidah teknik pertambangan yang baik.

Pedoman pelaksanaannya diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018, khususnya Lampiran V tentang pengelolaan lingkungan hidup pertambangan dan Lampiran VI tentang reklamasi dan pascatambang. Ringkasan Kepmen ini bisa Anda baca di artikel Kepmen ESDM 1827.

Selain regulasi pertambangan, ketentuan lingkungan hidup secara umum tetap berlaku, terutama UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja, serta PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketentuan ini diterapkan pada setiap tambang melalui dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan masing-masing. Di tingkat pusat, urusan lingkungan hidup kini ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kewajiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Lingkungan

UU Minerba Pasal 96 mewajibkan pemegang IUP dan IUPK, dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang. Kewajiban ini dirinci menjadi enam hal berikut.

1. Melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Sesuai Dokumen Lingkungan

Setiap tambang memiliki dokumen lingkungan, seperti AMDAL dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), atau UKL-UPL, yang menjadi dasar persetujuan lingkungannya. Permen ESDM 26/2018 Pasal 20 mewajibkan pemegang izin melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen tersebut.

2. Mencegah Pencemaran Air, Udara, dan Tanah

Pemegang izin wajib mengendalikan sumber pencemaran dari kegiatan tambang, misalnya air limbah dari area tambang dan fasilitas pengolahan, debu dari jalan angkut dan crusher, serta tumpahan bahan bakar dan pelumas. Pembuangan ke lingkungan harus memenuhi baku mutu dan persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan lingkungan.

3. Mengelola Limbah dan Limbah B3

Limbah dari kegiatan tambang, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti oli bekas, filter bekas, dan aki bekas, wajib dikelola sesuai ketentuan, mulai dari pengurangan, penyimpanan sementara, hingga penyerahan kepada pihak yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.

4. Melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang

Lahan yang terganggu wajib direklamasi sepanjang tahapan usaha, dan wilayah pertambangan wajib dipulihkan melalui kegiatan pascatambang setelah kegiatan usaha berakhir. Keduanya dilaksanakan sesuai rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui.

5. Menempatkan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Pemegang izin wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagai kepastian bahwa dana pemulihan lahan tetap tersedia. Penempatan jaminan ini tidak menghapus kewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang itu sendiri.

6. Menanggulangi dan Memulihkan Lingkungan Bila Terjadi Pencemaran atau Kerusakan

Jika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan, misalnya jebolnya tanggul kolam pengendap atau tumpahan bahan bakar, pemegang izin wajib segera menanggulanginya dan memulihkan lingkungan yang terdampak, sesuai Permen ESDM 26/2018 Pasal 20.

Tabel berikut merangkum kewajiban di atas sebagai checklist sederhana.

Kewajiban Pertanyaan Pengecekan
Pengelolaan dan pemantauan sesuai dokumen lingkungan Apakah seluruh program dalam RKL-RPL atau UKL-UPL sudah dijalankan dan dipantau sesuai jadwal?
Pencegahan pencemaran Apakah kualitas air yang dibuang dan kualitas udara di sekitar kegiatan memenuhi baku mutu?
Pengelolaan limbah dan limbah B3 Apakah limbah B3 disimpan di tempat yang sesuai ketentuan dan diserahkan kepada pihak berizin?
Reklamasi dan pascatambang Apakah luas lahan yang direklamasi sesuai rencana dan seimbang dengan lahan yang dibuka?
Jaminan reklamasi dan pascatambang Apakah jaminan sudah ditempatkan sesuai jadwal dan besaran yang ditetapkan?
Penanggulangan dan pemulihan Apakah ada prosedur tanggap darurat lingkungan dan apakah setiap kejadian sudah ditanggulangi sampai tuntas?

Aspek Lingkungan yang Dikelola di Site

Di lapangan, pengelolaan lingkungan tambang mencakup beberapa aspek utama. Tabel berikut merangkum sumber dampak dan bentuk pengelolaan yang umum dilakukan untuk setiap aspek.

Aspek Sumber Dampak di Tambang Bentuk Pengelolaan yang Umum
Air tambang dan air larian Air hujan yang mengalir di area terbuka, air dari pit, dan rembesan dari disposal Saluran drainase, kolam pengendap, pengolahan air, dan pemantauan di titik penaatan
Air asam tambang Batuan mengandung sulfida yang terpapar udara dan air Segregasi dan penutupan material berpotensi asam, serta pengolahan air asam
Kualitas udara dan debu Jalan angkut, peledakan, crusher, dan emisi unit Penyiraman jalan, pengaturan kecepatan, perawatan unit, dan pemantauan kualitas udara
Kebisingan dan getaran Alat berat, crusher, dan peledakan Pengaturan jam kerja, peredam, desain peledakan, dan pemantauan di batas permukiman
Tanah pucuk dan lahan terbuka Pembukaan lahan dan pengupasan tanah penutup Penyimpanan tanah pucuk terpisah, pengendalian erosi, dan reklamasi bertahap
Limbah B3 Bengkel, gudang bahan bakar, dan fasilitas penunjang Penyimpanan di TPS limbah B3 dan penyerahan kepada pihak berizin
Limbah domestik Mes, kantor, dan kantin Pemilahan sampah, pengolahan air limbah domestik, dan pengangkutan ke fasilitas yang sesuai

Pembahasan lebih rinci untuk aspek-aspek tersebut tersedia di artikel baku mutu air limbah [A-AIR-04], pengendalian pencemaran udara [A-UDR-01], baku mutu udara ambien [B-UDR-03], dan pengelolaan limbah B3 [A-B3-03].

Pengelolaan Air Tambang

Air larian dari area terbuka dan air yang dipompa dari pit biasanya membawa lumpur dan bisa mengandung zat lain dari batuan. Pengelolaannya dimulai dengan saluran yang mengarahkan air ke kolam pengendap, sehingga partikel lumpur mengendap sebelum air dialirkan keluar.

Jika kualitasnya belum memenuhi syarat, air diolah lebih dulu, misalnya dengan penambahan bahan penetral atau koagulan, lalu kualitasnya dipantau di titik penaatan. Air tambang yang dibuang ke lingkungan tetap mengikuti ketentuan baku mutu dan persetujuan teknis yang berlaku bagi tambang tersebut.

Pengendalian Air Asam Tambang

Air asam tambang terbentuk ketika batuan yang mengandung mineral sulfida terpapar udara dan air. Reaksi ini menghasilkan air yang sangat asam dan bisa melarutkan logam dari batuan di sekitarnya. Yang membuatnya sulit ditangani, air asam bisa terus terbentuk selama bertahun-tahun, bahkan setelah tambang berhenti beroperasi.

Karena itu, pengendalian air asam tambang paling efektif dilakukan sejak perencanaan. Langkah awalnya adalah mengidentifikasi batuan yang berpotensi membentuk asam melalui pengujian, lalu memisahkan material tersebut (segregasi) dan menempatkannya di lokasi khusus yang ditutup dengan material yang tidak membentuk asam, sehingga kontak dengan udara dan air bisa dibatasi.

Jika air asam sudah terbentuk, air tersebut diolah sebelum dibuang, misalnya dengan penetralan menggunakan kapur atau sistem pengolahan pasif, lalu kualitasnya dipantau secara rutin.

Pengelolaan Kualitas Udara dan Debu

Sumber debu terbesar di tambang biasanya berasal dari jalan angkut. Pengendaliannya dilakukan dengan penyiraman jalan secara terjadwal, pengaturan kecepatan unit, dan perawatan permukaan jalan. Emisi gas buang dari unit dikendalikan melalui perawatan mesin yang baik. Kualitas udara di sekitar area kegiatan, terutama di dekat permukiman, dipantau secara berkala sesuai dokumen lingkungan.

Pengelolaan Limbah dan Limbah B3

Bengkel dan fasilitas penunjang di tambang menghasilkan berbagai limbah B3, seperti oli bekas, filter oli, aki bekas, kemasan bekas bahan kimia, dan majun yang terkontaminasi oli. Limbah ini wajib disimpan di tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 yang memenuhi persyaratan, diberi label dan simbol yang sesuai, dicatat dalam neraca limbah, lalu diserahkan kepada pihak yang memiliki izin pengelolaan limbah B3. Ketentuannya dibahas di artikel pengelolaan limbah B3 [A-B3-13] dan TPS limbah B3 [A-B3-04].

Reklamasi, Pascatambang, dan Jaminannya

Reklamasi dilaksanakan sepanjang tahapan usaha, baik pada tahap eksplorasi maupun operasi produksi, untuk menata dan memulihkan lahan yang terganggu. Pascatambang dilakukan setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha berakhir, untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial di seluruh wilayah pertambangan.

Perusahaan wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, dan penempatan jaminan tidak menghapus kewajiban melaksanakan kegiatannya. Menurut Kepmen 1827 Lampiran VI, jaminan reklamasi tahap eksplorasi ditempatkan seluruhnya di awal, paling lambat 30 hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi disetujui. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode lima tahun pertama ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu lima tahun.

Sementara itu, jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dan wajib terkumpul seluruhnya dua tahun sebelum memasuki pelaksanaan pascatambang. Rinciannya dibahas di artikel reklamasi tambang dan pascatambang [B-PTB-08].

Pemantauan, Pelaporan, dan Pengawasan

Pengelolaan lingkungan baru bisa dinilai berhasil jika dipantau, dilaporkan, dan diawasi dengan baik. Berikut empat komponennya.

1. Pemantauan Sesuai Rencana dalam Dokumen Lingkungan

Pemantauan dilakukan sesuai parameter, lokasi, dan frekuensi yang tercantum dalam dokumen lingkungan, misalnya kualitas air di titik penaatan, kualitas udara ambien, dan tingkat kebisingan. Hasilnya menjadi dasar evaluasi apakah pengelolaan sudah efektif atau perlu diperbaiki.

2. Pelaporan Berkala kepada Instansi Berwenang

Hasil pengelolaan dan pemantauan dilaporkan secara berkala kepada instansi lingkungan hidup sesuai persetujuan lingkungan, serta kepada Kepala Inspektur Tambang sesuai ketentuan pertambangan. Kepmen 1827 juga menetapkan kewajiban KTT untuk menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan, laporan bahan dan limbah B3 setiap enam bulan, serta laporan kasus lingkungan paling lambat 1 x 24 jam.

3. Pengawasan oleh Inspektur Tambang

Pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, termasuk aspek lingkungan, diawasi oleh inspektur tambang melalui evaluasi laporan dan pemeriksaan lapangan. Temuan pengawasan dituangkan dalam bentuk perintah, larangan, atau petunjuk yang wajib ditindaklanjuti perusahaan.

4. Penilaian Kinerja melalui Program Penilaian Peringkat

Kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan juga dinilai melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang diselenggarakan KLH/BPLH. Kriteria penilaiannya kini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 7 Tahun 2025.

Peran Pengawas Operasional Utama

Pada tingkat manajemen, Pengawas Operasional Utama (POU) membantu KTT memastikan pengelolaan lingkungan berjalan sebagai bagian dari sistem, bukan kegiatan sampingan. Perannya meliputi memastikan program lingkungan masuk dalam rencana kerja dan anggaran, memastikan ketersediaan sumber daya seperti tenaga, peralatan, dan biaya, mengevaluasi kinerja pengelolaan lingkungan secara berkala, serta memastikan setiap temuan pengawasan ditindaklanjuti sampai tuntas.

Peran ini berbeda dengan pengawas di tingkat pelaksana, yang memastikan pengendalian lingkungan benar-benar dijalankan di lapangan, misalnya penyiraman jalan terlaksana, kolam pengendap dirawat, atau limbah B3 di bengkel disimpan dengan benar. Pembagian peran setiap jenjang dibahas di artikel tugas dan tanggung jawab pengawas operasional dan Pengawas Operasional Utama.

Bagi Anda di jajaran manajemen tambang yang ingin memperdalam peran ini, salah satu materi dalam training POU (Pengawas Operasional Utama) di Energy Academy adalah pengelolaan perlindungan lingkungan pertambangan, dengan sertifikat BNSP.

Kesalahan Umum dalam Pengelolaan Lingkungan Tambang

Banyak masalah lingkungan di tambang berawal dari cara pandang yang keliru terhadap pengelolaan lingkungan. Berikut lima kesalahan yang paling sering terjadi.

1. Pengelolaan Dianggap Urusan Departemen Lingkungan Saja

Sebagian besar sumber dampak justru berada di bagian operasional, seperti jalan angkut, disposal, bengkel, dan pit. Jika pengelolaan lingkungan hanya dibebankan kepada departemen lingkungan, pengendalian di sumber dampak sering terabaikan.

2. Reklamasi Ditunda sampai Akhir Umur Tambang

Menunda reklamasi membuat luas lahan terbuka terus bertambah, risiko erosi dan sedimentasi meningkat, dan biaya reklamasi di akhir menjadi jauh lebih besar. Padahal, regulasi mewajibkan reklamasi dilakukan sepanjang tahapan usaha.

3. Pemantauan Dilakukan Hanya untuk Memenuhi Laporan

Pemantauan yang dilakukan sekadar untuk mengisi laporan, tanpa dianalisis dan ditindaklanjuti, kehilangan fungsinya sebagai peringatan dini. Akibatnya, penurunan kualitas lingkungan baru disadari setelah masalahnya membesar.

4. Material Berpotensi Asam Tidak Dipisahkan Sejak Awal

Jika material berpotensi asam dicampur dengan material lain di disposal tanpa penanganan khusus, air asam tambang bisa terbentuk dan sangat sulit dikendalikan di kemudian hari. Biaya pengolahannya bisa berlangsung jauh lebih lama dari umur tambang itu sendiri.

5. Temuan Pengawasan Tidak Ditindaklanjuti sampai Tuntas

Temuan dari inspektur tambang atau audit internal yang hanya ditindaklanjuti sebagian akan terus berulang dan bisa berujung pada sanksi. Setiap temuan perlu dicatat, diberi penanggung jawab dan tenggat, lalu diverifikasi penyelesaiannya.

Kesimpulan

Pengelolaan lingkungan pertambangan adalah kewajiban yang melekat pada kaidah teknik pertambangan yang baik, dengan dasar hukum dari UU Minerba, peraturan pelaksananya, Permen ESDM 26/2018, Kepmen 1827, serta ketentuan lingkungan hidup yang berlaku melalui dokumen lingkungan.

Kewajibannya mencakup pengelolaan air tambang, pengendalian air asam tambang, kualitas udara, limbah B3, reklamasi dan pascatambang, hingga pemantauan dan pelaporan. Keberhasilannya sangat bergantung pada kepemimpinan di tingkat manajemen yang memastikan program lingkungan direncanakan, didanai, dievaluasi, dan ditindaklanjuti secara konsisten.

FAQ

Penulis